Hari ini, Timor Leste memperingati 20 tahun referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan menjadi awal mula perjalanannya sebagai negara merdeka dari Indonesia, kantor berita AFP melaporkan, Kamis 29/8/2019. Spanduk dan bendera pun menghiasi Ibu Kota Timor Leste, Dili, di tengah persiapan warga untuk pesta peringatan yang akan dilaksanakan hari ini. Dua puluh tahun merdeka, negara kecil ini mulai bertransisi, meski goyah, menuju demokrasi yang lebih stabil. Pada 30 Agustus 1999, sekitar 80 persen rakyat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Pada 1975, militer Indonesia menginvasi koloni bekas Portugal tersebut dan mendudukinya selama 24 tahun. Namun, kegembiraan akan kemerdekaan itu berubah menjadi teror ketika tentara Indonesia dan kelompok milisi melaksanakan pembumihangusan, yang menghancurkan infrastruktur dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke sejumlah daerah Indonesia lainnya. Sekitar orang tewas dalam peristiwa itu. Para pemuda Timor Leste yang tinggal di Portugal merayakan pengumuman hasil referendum kemerdekaan Timor Leste, 4 September 1999. Foto Reuters Jumat 30/8, serangkaian acara resmi dan peringatan 20 tahun referendum telah dijadwalkan dengan pejabat tinggi asing, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Morrison diharapkan mengesahkan perjanjian perbatasan maritim untuk membuka miliaran pendapatan minyak dan gas lepas pantai. Pendapatan tersebut dipandang sebagai kunci bagi masa depan negara berkembang setengah pulau itu. Perjanjian tersebut telah diratifikasi parlemen Australia bulan lalu. Media Australia melaporkan bahwa Canberra berencana untuk membeli sebuah pangkalan militer yang diperbaiki di Timor Leste dan memasang infrastruktur internet bawah laut yang menghubungkan kedua negara tetangga tersebut. Sementara lanskap politik Timor Leste yang dahulu kacau balau telah pulih, negara itu kini sedang menghadapi krisis uang tunai dengan penurunan tajam pendapatan dari penjualan minyak dan tak banyak sektor ekonomi produktif yang bisa mendorong pertumbuhan. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 40 persen masyarakat Timor Leste hidup dalam kemiskinan. Para analis menilai kecil kemungkinan bagi Timor Leste untuk bisa secara mandiri mengembangkan lapangan-lapangan minyak dan gas lepas pantainya yang besar. Timor Leste kemungkinan akan meminta bantuan China di tengah kekhawatiran negara lain terhadap meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Beijing. Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak kanan dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison kanan menghadiri konferensi pers bersama di Dili, 30 Agustus 2019. Foto AFP “Jika pemerintah ingin melaksanakannya sendiri, sepertinya mereka akan kewalahan dan kemahalan untuk mengurus sektor tersebut, dan dapat menguras cadangan keuangan negara yang terbatas,” ungkap Damien Kingsbury, seorang profesor politik international Universitas Deakin, Australia. “Bisa jadi mereka akan membutuhkan pinjaman, mungkin dari China, yang membuat Timor Leste akan berhutang budi terhadap negara adidaya Asia itu yang niatnya sendiri belum tentu baik,” tambahnya. Di lain sisi, Timor Leste dan Indonesia telah mengesampingkan masa lalu yang kelam. Pada 2008, sebuah komisi rekonsiliasi dan kebenaran yang dibentuk oleh gabungan Indonesia-Timor Leste menemukan pelanggaran HAM berat selama pendudukan dan referendum pada 1999. Namun, pemimpin kedua negara mengesampingkan penindakan terhadap pimpinan militer dan milisi yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Mantan presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, bertukar dokument setelah pertemuan, Jakarta, 22 Juli 2019. Foto Reuters Usaha PBB sendiri untuk menindak para komandan militer – termasuk di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto – atas kejahatan kemanusiaan, juga tak banyak membuahkan hasil. Sejumlah dokumen rahasia yang dipublikasikan minggu ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengetahui selama berbulan-bulan bahwa militer Indonesia mempersenjatai dan menyokong paramiliter di Timor Timur sebelum referendum 1999, kantor berita AFP melaporkan. Peringatan pada Jumat itu akan mengenang kenangan manis-getir bagi Cancio Dos Santos, yang kakak laki-lakinya terbunuh pascareferendum. Jenazahnya tak pernah ditemukan hingga kini. “Saya dipukuli, dan kakak saya dibunuh,” ujar pria 52 tahun tersebut kepada AFP. “Namun, kini kami adalah negara berdaulat dan saya gembira karena dapat hidup merdeka.” Masih sedikit kemajuan yang dicapai dalam mengatasi kemiskinan di berbagai kawasan pedesaan, tempat bermukim hampir 70 persen warga Timor Timur. PBB memperkirakan hampir separuh populasinya tinggal di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan penghasilan 1,90 dolar per hari dan separuh dari balita mengalami kelambatan pertumbuhan fisik dan mental sedang hingga parah akibat malnutrisi. [ga/ft,lt/uh] Sumber AFP, AP
PulauTimor telah dikenal jauh sebelum zaman kolonial. Bukti sejarah yang menunjukkan seperti tercantum dalam pujasastra Kakawin Nagarakretagama karya Empu Prapañca tahun 1365 M yang menyebut Timor sebagai anak sungai. Pada masa itu, wilayah ini menjadi salah satu dari 98 anak sungai atau wilayah-wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, namun mempunyai raja-raja yang otonom danPada tahun 1999 atau tepat 20 tahun yang lalu bangsa Indonesia mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu kehilangan Propinsi Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI setelah dilaksanakannya referendum di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB. Momen lepasnya Timor Timur dibarengi dengan tragedi kemanudiaan yang ditandai oleh kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran dan ratusan ribu orang yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 ketika kondisi politik Indonesia masih mengalami guncangan sehabis bubarnya era Orde Baru. Timor Timur adalah wilayah bekas koloni Portugis yang bergabung dengan Indonesia secara resmi pada 17 Juli 1976, sehingga menjadi propinsi RI yang termuda yaitu propinsi ke 27. Setelah selama 22 tahun berada di bawah pemerintahan Soeharto, sebagian rakyat Timor Timur ingin lepas dari NKRI. Setelah referendum tersebut, Timor Timur resmi berubah nama menjadi Negara Timor Leste pada 20 Mei Referendum Bagi IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan seperti berikut Dampak bagi anggaran negaraSebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidak seimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timtim. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan Mempengaruhi nama baik IndonesiaTidak seperti wilayah lain di Indonesia, pendudukan Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional. PBB dan negara – negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pembiaran pendudukan Timtim dilakukan karena ketakutan bahwa Timtim akan dijadikan sekutu oleh Blok Timur. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan dan penolakan rakyatnya untuk bergabung dengan RI telah membawa beban bagi citra Indonesia di mata internasional. Sebenarnya apapun hasil dari referendum tersebut, setidaknya Indonesia telah terbebas dari tekanan dan kritik internasional, juga terlepas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur yang menyedot banyak anggaran Tekanan diplomatik terhadap IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. Ketahui juga apa penyebab perang dingin dan sejarah perang Mengancam keutuhan negaraTidak mustahil bahwa setelah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat RI terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Uni Soviet. Namun hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri, utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah Kehilangan sumber daya alamDampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapatan dan sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia yang juga meningkat. Ketahui juga mengenai sejarah pengembalian Irian Barat , dan pahlawan nasional dari Belakang Referendum Timor TimurTimor Timur bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hukum sesuai dengan UU no,7/1976 tanggal 17 Juli 1976. Sejarah Timor Timur tidak termasuk ke dalam deklarasi kemerdekaan RI karena bergabung setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebelumnya Timor Timur dijajah Portugis pada 1520 dan Spanyol pada 1522. Tahun 1613 Belanda menguasai bagian barat Timor Timur namun direbut oleh Inggris pada 1812 – 1815. Setelah Inggris pergi terjadi perebutan antara Belanda dan Portugis. Berdasarkan perjanjian dengan Belanda tahun 1860 dan 1893, perjanjian terakhir hanya bertahan hingga 1914 dan Jepang menguasai Tim – Tim selama perang dunia II. Setelah itu Timor Timur diduduki Portugis sampai tahun satu partai politik utama Timor Timur yaitu Frente Revolucionaria Timor Leste Independence Fretilin mendapat banyak kekuasaan selama masa Portugis dan mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada November 1975. Pasukan Indonesia didukung Amerika dan Australia menduduki Timtim pada 7 Desember 1975 melalui Operasi Seroja, dan Timtim dideklarasikan sebagai bagian dari wilayah Indonesia sebagai propinsi Timor Timur. Setelah itu terus terjadi konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste, pendukung integrasi Timtim dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991 terjadi peristiwa besar yang disebut pembantaian Santa Cruz. Sekitar 4000 pelayat pro kemerdekaan yang sedang mengubur siswa muda yang dibunuh tentara ditembaki oleh tentara. Peristiwa itu menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, dan rekaman yang diambil seorang jurnalis foto Inggris disiarkan di televisi negara – negara Barat sehingga Indonesia mendapat kecaman dari dunia 19 Desember 1998 atau tujuh bulan setelah Habibie menjadi Presiden RI, PM Australia John Howard mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timtim. Sidang kabinet di Bina Graha digelar untuk merespons permintaan tersebut pada 27 Januari 1999. Hasil sidang diumumkan Menlu Ali Alatas bahwa Indonesia akan melepaskan Timtim jika tawaran otonomi khusus yang diperluas ditolak. Pada pembahasan lebih lanjut dengan John Howard tanggal 27 April 1999, Habibie mengungkapkan rencana jajak pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timtim. Kesepakatan pelaksanaan referendum pada 8 Agustus 1999 ditandangani oleh Ali Alatas, Menlu Portugal Jaime Gama dan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Kesepakatan itu diterima secara bulat dalam Sidang Umum dilakukan pendaftaran untuk rakyat yang memenuhi syarat mengikuti referendum dan beberapa kali penundaan oleh PBB, pada tanggal 30 Agustus 1999 referendum diselenggarakan. UNAMET United Nations Mission in East Timor bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan tujuan organisasi PBB untuk perdamaian dunia. Hasilnya diumumkan pada 4 September 1999 di Dili berupa sekitar suara sah, sebanyak suara atau 78,50 persen memilih opsi untuk merdeka dan suara atau 21,50 persen memilih bergabung dengan partisipasi rakyat Timtim dalam referendum sangat tinggi mencapai 98,6 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar sebanyak orang. Dengan demikian Timtim resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan berada di bawah otoritas PBB untuk sementara hingga deklarasi resmi pada 20 Mei 2002 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. Tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dalam upacara sederhana dan tanpa liputan pers. Ketahui juga mengenai apa saja organisasi regional dan global, peran Indonesia dalam perdamaian dunia dan sejarah berdirinya BJ. Habibie sebagai Presiden ketiga RI yang berjasa akan pembebasan Timtim dari Indonesia diabadikan dalam pembangunan jembatan sepanjang 540 meter di dekat Dili. Keputusan Habibie untuk memberikan jalan bagi referendum Timtim harus dibayarnya dengan tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Presiden karena pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Walaupun dampak peristiwa lepasnya Timor Timur menjadi ganjalan bagi Habibie, kondisi rakyat Timtim pasca referendum sangat baik. Begitu juga hubungan dengan Indonesia dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan angka kunjungan penduduk antara kedua negara. n2kZ3w.
kemerdekaan timor leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak
